KOMPASTV

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hakim Agung periode 20112018, Gayus Lumbuun, menilai hukuman mati masih relevan di Indonesia. Namun, menurut Gayus, hukuman berat tidak akan efektif memberi efek jera jika di sisi lain masih ada aturan yang memberikan privilege kepada koruptor. Gayus Lumbuun menyebut Mahkamah Konstitusi telah dua kali memutus bahwa hukuman mati masih relevan diterapkan di Indonesia. Ia juga mengingatkan, hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, Gayus menilai persoalannya bukan hanya pada beratnya hukuman. Menurutnya, efek jera membutuhkan konsistensi dalam penerapan kebijakan terhadap pelaku korupsi. Ketua KPK 2011-2015, Abraham Samad menyoroti pemberian remisi, yang dinilainya dapat mengurangi efek jera jika tidak disertai kebijakan pemberantasan korupsi yang konsisten. Samad bahkan mengingatkan, tidak cukup hanya berbicara soal hukuman mati jika pada saat yang sama masih ada aturan yang memberikan keringanan kepada koruptor. Selain aturan mengenai remisi, Samad juga menyoroti praktik di lembaga pemasyarakatan. Ia menyebut masih ada oknum sipir yang dapat disuap oleh narapidana koruptor yang memiliki uang banyak. Maka menurut Samad, sejumlah persoalan tersebut perlu diluruskan terlebih dahulu sebelum berbicara lebih jauh mengenai penerapan hukuman mati bagi koruptor. Sementara itu Gayus kemudian menyinggung soal makna "berkelakuan baik" yang selama ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian remisi. Menurutnya, ukuran berkelakuan baik tidak semestinya hanya dilihat dari perilaku narapidana selama berada di tahanan. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/X8Xx9rNIb60 #ruuperampasanaset #koruptor #abrahamsamad Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/690056/debat-gayus-lumbuun-sebut-hukuman-mati-koruptor-relevan-abraham-samad-soroti-remisi-rosi