KOMPASTV

KOMPAS.TV - Belum diperiksanya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memunculkan pertanyaan di publik. Pengamat politik Hendri Satrio menilai situasi ini justru dapat merugikan Presiden Prabowo Subianto karena menimbulkan berbagai spekulasi. Menurut Hendri, Presiden Prabowo perlu memberikan penegasan agar proses hukum terhadap perkara tersebut tidak terus menjadi bola liar di masyarakat. Hendri menyebut, Presiden dapat menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan mempersilakan KPK menjalankan proses hukum. Hendri juga menyoroti perbedaan kecepatan penanganan kasus lain yang melibatkan pejabat atau orang dekat kekuasaan. Menurutnya, dalam kasus Nusron, muncul pertanyaan karena sejumlah kantor pejabat di lingkungan ATR/BPN telah digeledah, sementara ruang kerja menterinya belum digeledah. Di sisi lain, Wakil Ketua KPK 2015-2019, Saut Situmorang, mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut. Saut menilai, KPK sebenarnya memiliki kewenangan untuk memeriksa pihak-pihak yang diperlukan dalam penyidikan. Saut kemudian mengungkapkan pengalamannya ketika masih berada di KPK. Menurutnya, sejak tahap penyelidikan, pimpinan KPK sudah mengetahui arah perkara berdasarkan hasil yang disampaikan penyelidik. Saut juga menilai konstruksi perkara dugaan korupsi ATR/BPN sebenarnya telah mulai terlihat sejak OTT. Aktivis NU Savic Ali menilai warga NU justru perlu menunggu temuan resmi KPK untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara perkara tersebut dengan Muktamar NU. Savic mengatakan, apabila KPK menemukan fakta yang berkaitan dengan NU atau Muktamar NU, temuan tersebut penting untuk menjadi bahan evaluasi internal. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Selengkapnya saksikan di sini:https://youtu.be/jH5kQkhFulA Baca Juga Kasus Nusron hingga Dugaan Aliran Dana Muktamar, Savic Ali: Politisi Jangan Masuk PBNU | SATU MEJA di https://www.kompas.tv/talkshow/692301/kasus-nusron-hingga-dugaan-aliran-dana-muktamar-savic-ali-politisi-jangan-masuk-pbnu-satu-meja #nusronwahid #korupsi #menteriprabowo Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/692303/kasus-korupsi-di-atr-bpn-seret-nama-nusron-wahid-pengamat-prabowo-paling-dirugikan-satu-meja